Artikel
Pedoman Penghitungan Tenggang Waktu suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap di kaitkan dengan eksekusi
"Sebab kalau pihak-pihak atau lain-lain Badan atau Jabatan TUN diberi wewenang untuk menyingkirkan suatu putusan Pengadilan yang sudah berkeku...
KAJIAN HUKUM ATAS INPRES NO. 1 TAHUN 2003 DITINJAU DARI ASPEK SUBSTANSI DAN KEWENANGAN PERATUN
Latar Belakang Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Papua oleh Presiden RI pada tanggal 27 Janu...
EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Abstrak Pejabat administrasi negara mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan wewenang yang luas in...
Negara Hukum Pancasila dan Peradilan Administrasi (Suatu Tinjauan Teoritik)
Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia, mulai dari konsep Nomoi sebagaimana digaga...
Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara
Berita Teknologi.Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, yang di antara jabatan-jabatan kenegaraan tersebut terdapat jabat...
EXECUTION OF ADMINISTRATIVE COURT DECISION
Presented as materials for discussion with The Chief Judge of Seoul Administrative Court,Honourable SOHN YONG KEUN, LLD, who visited to Denpasar on No...
Peringatan HUT RI Ke-71 Pengadilan TUN Denpasar
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PTUN DENPASAR
